Wakil Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep) Serfi Kambey buka dengan sah High Tingkat Rapat (HML) dan Capacity Building Team Pengaturan Inflasi Wilayah (TPID) dan Team Pemercepatan dan Peluasan Digitalisasi Wilayah (TP2DD) di Banggai Kepulauan, Jum’at (20/6/2025).
Aktivitas ini mengangkat topik “Kolaborasi menggerakkan kemajuan ekonomi lewat stabilisasi harga dan merealisasikan ketahanan pangan lewat pengokohan peluasan peningkatan mekanisme pembayaran pajak dan retribusi wilayah secara digital di Kabupaten Banggai Kepulauan”.
Rapat didatangi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Sulawesi tengah, Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Penjabat Sekretaris Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, Elemen Forkopimda, Kepala Tubuh Pusat Statistik Propinsi Sulawesi tengah, Kepala Tubuh Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan, Sales Branch Manajer Sulawesi tengah II Fuel, Pimpinan Cabang Perum Bulog Kantor Cabang Luwuk, Kepala OPD Cakupan Pemda dan tamu undangan.
Penerapan high tingkat rapat dan capacity building ini merupakan sisi dari usaha untuk sama-sama share informasi dan pengetahuan dalam rencana mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan beragam peraturan di antara pemerintahan pusat, propinsi dan Kabupaten.
“Ada banyak hal penting yang penting saya berikan diantaranya taktik pengaturan inflasi, kenaikan kemampuan pajak dan perbaikan perekonomian dalam rencana tingkatkan kemajuan ekonomi di kabupaten banggai kepulauan,” sebut Wabup dalam sambutannya.
Dia menjelaskan dalam rencana pengaturan inflasi ada 3 (tiga) poin utama sama sesuai instruksi presiden yakni :
Pertama : Menjaga tersedianya suplai dan kestabilan harga, intinya barang keperluan primer dengan menangani masalah produksi dan distribusi yang terdapat di Wilayah.
Ke-2 : Meneruskan usaha yang bukan hanya konsentrasi pada kestabilan harga, tetapi juga pro aktif menggerakkan bidang ekonomi yang tumbuh semakin produktif. menggerakkan kenaikan keproduktifan petani dan nelayan dan perkuat bidang umkm supaya sanggup bertahan dan naik kelas.
Ke-3 : Tingkatkan nilai lebih di bidang pertanian hingga mempunyai kontributor yang makin bertambah besar dalam gerakkan mesin kemajuan ekonomi, bukan hanya untuk tingkatkan nilai ganti petani dan kesejahteraan petani.
TPID ialah team yang dibuat oleh Pemerintahan Wilayah untuk mengontrol inflasi di Wilayah. TPID berperan untuk memantau dan menganalisa gerakan harga di pasar, dan lakukan beberapa tindakan protektif dan korektif untuk mengontrol inflasi.
“HIGH tingkat rapat dan capacity building TPID Kabupaten Banggai Kepulauan adalah momen penting untuk menilai performa TPID, share gagasan dan saran, dan merangkum taktik efektif dalam hadapi rintangan inflasi di masa datang,” kata Serfi.
Karena itu, Pemerintahan Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan mengutamakan empat point utama yang perlu diperkokoh oleh TPID, yakni optimasi bujet untuk program pengaturan inflasi, kenaikan kolaborasi dan kerjasama antara lembaga, kesiagaan pada kenaikan inflasi pangan, dan pendayagunaan tehnologi dan data dalam proses pengambilan keputusan.
Lewat aktivitas ini, TPID dan TP2DD diharap bisa tingkatkan kolaborasi dan pengetahuan dalam mengontrol inflasi, untuk menjaga kestabilan harga dan memberikan dukungan kemajuan ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan.
TPID konsentrasi pada pengaturan inflasi dan menjaga kestabilan harga, terutama mendekati hari besar keagamaan dan pastikan tersedianya pangan. Maksudnya yaitu menjaga kestabilan harga, pastikan tersedianya suplai pangan, dan menggerakkan perkembangan Ekonomi Wilayah.
TP2DD konsentrasi pada Elektronifikasi Transaksi bisnis Pemerintahan Wilayah (ETPD) adalah satu diantara usaha mengganti transaksi bisnis penghasilan dan berbelanja wilayah dari langkah tunai menjadi non tunai berbasiskan digital. ETPD diharap bisa menggerakkan kenaikan pad dan tingkatkan tata urus keuangan Pemerintahan Wilayah. Transaksi bisnis pembayaran pajak dan retribusi wilayah secara non tunai memberi keringanan servis untuk warga dan diharapakan sanggup menggerakkan efesiensi, efektifitas dan transparan pengendalian pajak dan retribusi Wilayah.
Pemerintahan Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki komitmen menggerakkan peluasan ETPD khususnya lewat digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi Wilayah, yang dituang dalam surat keputusan Bupati nomor 198 tahun 2022 mengenai penentuan peta jalan implikasi etpd tahun 2022-2025 selanjutnya disokong surat keputusan Bupati Banggai Kepulauan nomor 100.3.3.2/335 tahun 2025 mengenai penentuan asn sebagai perintis digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi wilayah yang menjadi satu diantara momen pemercepatan peluasan digitalisasi di Kabupaten Banggai Kepulauan.
Menurut Wabup, di dalam 2 (dua) tahun akhir transaksi bisnis non tunai pembayaran pajak dan retribusi wilayah alami kenaikan, pembayaran dilaksanakan lewat qris, mobile banking, atm dan agen bank.
Di tahun 2022 nilai transaksi bisnis non tunai PDRD sebesar rp. 473,887,059,-(empat ratus tujuh puluh 3 juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah), di tahun 2023 nilai transaksi bisnis sebesar rp. 534,410,370,- (lima ratus tiga puluh 4 juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dengan peningkatan 13% dan di tahun 2024 peningkatan capai 111% dengan nilai transaksi bisnis sebesar rp. 1,126,235,480,-(satu milyar 100 dua puluh 6 juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
“Oleh karenanya, pemerintahan kabupaten banggai kepulauan membutuhkan support penuh pemercepatan peluasan ETPD dari faksi perbankan, khususnya bank sulteng sebagai bank RKUD dalam menggerakkan pengadaan kanal-kanal digital,” bebernya.
Z. TPID dan TP2DD ke-2 team ini kerja sama untuk membuat keadaan ekonomi yang konstan dan berkesinambungan, TPID berusaha menjaga kestabilan harga dan ketahanan pangan, sedangkan TP2DD menggerakkan digitalisasi transaksi bisnis untuk memberikan dukungan kemajuan ekonomi dan kenaikan PAD, kolaborasi di antara ke-2 team ini diharap bisa membuat kemajuan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
Berkaitan taktik pengaturan inflasi, dalam rencana tingkatkan keproduktifan pangan, menurut Wabup kita harus berani bereksperimen. Contohnya lewat pendayagunaan tehnologi pertanian, mekanisme bioflok untuk perikanan, bawang merah, budi daya padi-cabai, dan lain-lain.
Juga sangat penting, roadmap pengaturan inflasi 2025-2029 harus selekasnya diatur menggabungkan beberapa langkah dari hilir ke-hilir dan disamakan program pemerintahan pusat. pemerintahan ingin pastikan persiapan suplai barang dasar ada secara baik. dan harga dapat dijangkau untuk warga.
“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setingginya ke kepala perwakilan bank indonesia propinsi sulawesi tengah atas semua support penerapan aktivitas high tingkat rapat dan capacity building tpid dan TP2DD di kabupaten Banggai Kepulauan hingga bisa terwujud,” tutup Wabup.